Persoalan Banjir dampak dari luapan kali lamong yang melanda beberapa desa di wilayah Gresik Selatan khususnya di kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme. Saat ini mendapatkan perhatian dari DPRD Kab Gresik melalui agenda kegiatan Dialog Publik yang menghadirkan beberapa pihak yang terkait dalam penyelesaian persoalan Banjir di Kab. Gresik.
![]() |
Dialog DPRD Gresik Terkait Persoalan Banjir Kali Lamong |
Dialog yang dilaksanakan di Hotel Pesona tersebut juga dihadiri oleh AKD Kab. Gresik terutama beberapa kepala Desa yang wilayah nya terdampak oleh banjir dan juga beberapa Ormas dan OPD kab.Gresik.
Wagub kang Emil dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa "Kali Lamong adalah termasuk tiga program prioritas nasional di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan). Bahkan, penanganan banjir Kali Lamong masuk program nasional percepatan pengendalian banjir Kali Lamong yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 tahun 2019".
Ucap kang Emil Dardak.
Beliau kang Emil juga menegaskan bahwa persoalan banjir kali lamong tidak hanya bisa terselesaikan dengan peraturan melainkan butuh Nurani dan Gotong Royong.
Gus Yani Ketua DPRD Kab. Gresik juga sangat mendukung terkait solusi banjir kali lamong. Ketua DPRD Muda tersebut keliatan sudah tidak sabar lagi agar segera dituntaskan persoalan Kali lamong yang bertahun tahun menjadi perbincangan dimasyarakat. "DPRD Gresik sangat siap dalam rangka membantu lewat APBD Gresik untuk pembebasan lahan Kali Lamong " katanya.
Pernyataan Kesiapan juga disampaikan Asep Heri, Ketua PN, dan Dwi Agus Kuncoro. "BBWS Kami akan siapkan dokumen yang dibutuhkan. Tahun 2020 bisa mulai masuk ke lapangan," kata Dwi Agus.
Kesiapan juga disampaikan oleh Komisi V DPR RI dalam rangka mendorong APBN bisa ikut serta memberikan Anggaran untuk Normalisasi kali lamong.
"Saya minta teman-teman anggota DPRD dari fraksi lain juga ikut berkomunikasi dengan anggota Komisi V DPR yang lain untuk membantu memperjuangkan anggaran," kata Syaifudin perwakilan DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.
Melihat beberapa pernyataan dan kesiapan beberapa tokoh yang hadir dalam Dialog tersebut menjadi angin segar dalam mengatasi persoalan Banjir kali lamong. Akan tetapi perlu untuk kita kawal bersama terkait komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan Banjir tersebut.
Seperti halnya yang disampaikan sahabat Agus Junaidi Hamzah Ketua PC GP. Ansor Gresik yang ikut serta hadir dalam dialog publik tersebut, bahwa janji pengambil kebijakan harus tetap dikawal, karena mereka tidak berani MoU/komitmen hitam-putih bermatrei, jadi komitmen mengatasi Banjir tidak cukup hanya dengan hore hore melalui dialog publik seperti ini. Tapi Harus dibuktikan secara kongkrit, Maka dari itu kita akan Kawal bersama apa yang sudah disampaikan para pejabat yang terhormat. " Ucap ketum PC. GP. Ansor Gresik".
Gus Yani Ketua DPRD Kab. Gresik juga sangat mendukung terkait solusi banjir kali lamong. Ketua DPRD Muda tersebut keliatan sudah tidak sabar lagi agar segera dituntaskan persoalan Kali lamong yang bertahun tahun menjadi perbincangan dimasyarakat. "DPRD Gresik sangat siap dalam rangka membantu lewat APBD Gresik untuk pembebasan lahan Kali Lamong " katanya.
![]() |
Gus Yani Ketua DPRD Kab. Gresik |
Pernyataan Kesiapan juga disampaikan Asep Heri, Ketua PN, dan Dwi Agus Kuncoro. "BBWS Kami akan siapkan dokumen yang dibutuhkan. Tahun 2020 bisa mulai masuk ke lapangan," kata Dwi Agus.
Kesiapan juga disampaikan oleh Komisi V DPR RI dalam rangka mendorong APBN bisa ikut serta memberikan Anggaran untuk Normalisasi kali lamong.
"Saya minta teman-teman anggota DPRD dari fraksi lain juga ikut berkomunikasi dengan anggota Komisi V DPR yang lain untuk membantu memperjuangkan anggaran," kata Syaifudin perwakilan DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.
Melihat beberapa pernyataan dan kesiapan beberapa tokoh yang hadir dalam Dialog tersebut menjadi angin segar dalam mengatasi persoalan Banjir kali lamong. Akan tetapi perlu untuk kita kawal bersama terkait komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan Banjir tersebut.
Seperti halnya yang disampaikan sahabat Agus Junaidi Hamzah Ketua PC GP. Ansor Gresik yang ikut serta hadir dalam dialog publik tersebut, bahwa janji pengambil kebijakan harus tetap dikawal, karena mereka tidak berani MoU/komitmen hitam-putih bermatrei, jadi komitmen mengatasi Banjir tidak cukup hanya dengan hore hore melalui dialog publik seperti ini. Tapi Harus dibuktikan secara kongkrit, Maka dari itu kita akan Kawal bersama apa yang sudah disampaikan para pejabat yang terhormat. " Ucap ketum PC. GP. Ansor Gresik".
Siap gus yani kami warga pkb benjeng selatan siap mendukung dan mengawal untuk terealisasinya dampak penanganan banjir swun gus
BalasHapus